desiwidiasari

Just another WordPress.com site

sistem pendidikan nasional

 A.  Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Menurut  Pasaribu & Simandjuntak (1982), sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan adalah suatu psroses dimana manusia membina perkembangan manusia lainnya secara sadar dan sisitematis. Dengan pembinaan itu sipembina membantu yang dibina agar cakap menyelesaikan hidunya atas tanggung  jawab sendiri. Nasional adalah sikap mental yan diterima bagi seluruh golongan diseluruh wilayah Indonesia  atas dasar Pancasila, Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berterima bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendasarkan diri pada Pancasila, Undang-Undang 1945.

Rekohadipradjo (1989),  mengemukakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang khusus ditjukan kepada warga Negara (nasion), nasion dalam arati bangsa bernegara dan berdaualat. Makna eksistensi warga Negara (nasion) adalah turut serta mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama sebagai nasion.

Menurut Tirtarahardja & Sulo (2005) pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

B.  Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional

1.   Dasar Pendidikan Nasional

           Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Fungsi Pendidikan Nasional

           Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggug jawab.

3. Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional bertujuan:

a.   Mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektornya, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya,yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga Negara dan Negara, Sehingga mampu menghadapi gejolak apapun, baik yang bersifat domestic maupun internasional.

  1. b.   Mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang: 1) Beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, 2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan, 3) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan 4) Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

C.  Jenis-Jenis Pendidikan

Jenis-jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Berdasarkan sumber-sumber yang telah kami dapatkan, jenis-jenis pendidikan dapat dikelompokan sebagai berikut :

 

 

1.   Pendidikan umum

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasaan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan yang lainnya. Pendidikan ini diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang termasuk pendidikan umum adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi.

2.   Pendidikan khusus

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah Biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 32 menjelaskan:

a. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

b. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Pendidikan kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Tirtaraharja dan La Sulo (2005:268) menjelaskan “lembaga pendidikan yang termasuk didalam pendidikan kejuruan antara lain: STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA”. Pada pendidikan kejuruan, peserta didik dibekali dengan ketrampilan melalui praktek-praktek kerja secara langsung sesuai dengan jurusannya.

4.   Pendidikan akademik

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahua, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

5.    Pendidikan profesi

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi dan menjadi seorang professional. Pendidikan ini diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Salah satu yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dalam keprofesian adalah yang disebut program diploma, mulai dari D1 sampai dengan S1 dengan berbagai konsentrasi bidang ilmu keahlian.

Konsentrasi pendidikan profesi dimana para mahasiswa lebih diarahkan kepada minat menguasai keahlian tertentu. Dalam bidang keahlian dan keprofesian khususnya Desain Komunikasi Visual terdapat jurusan seperti Desain Grafis untuk S1 dan Desain Multimedia untuk D3 dan Desain Periklanan (D3). Dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan keprofesian akan berbeda dengan jalur kesarjanaan (S1) pada setiap bidang studi tersebut..

6.    Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1). Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

7.    Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan agama dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau sekelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran seagamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

  1. D.    Jalur-jalur pendidikan
  2. 1.      Pendidikan formal

Pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara  sengaja disekolah-sekolah secara resmi, mempunyai struktur yang sistematis dan jelas. Pendidikan ini dikelola oleh lembaga pendidikan dan di kepalai oleh seorang kepala sekolah. Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh  para guru, staf, dan siswa. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

  1. 2.    Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Non-Formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja diluar sekolah dan tidak terkait oleh jenjang-jenjang pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pasal 26 pendidikan nonformal menjelaskan:

  1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
  2. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

c.    Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pelatihan dan keterampilan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

  1. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

e.    Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi; bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

f.    Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

g.   Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

  1. 3.   Pendidikan Informal

Pendidikan Informal, yaitu pendidikan atau pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh tidak secara sengaja melalui pergaulan-pergaulan. Terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, meskipun mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik formal maupun nonformal.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pasal 27 pendidikan informal adalah:

  1. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan  oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

b.   Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

c.    Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

  1. E.  Jenjang-jenjang pendidikan

Menurut tingkatannya, pendidikan dibedakan menjadi:

1.      Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti untuk mengikuti pendidikan dasar.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 28 menjelaskan:

a.    Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

b.   Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/informal.

c.    Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

d.   Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Nonformal berebentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajad.

e.    Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

f.  Ketetentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.   Pendidikan dasar

           Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.                                Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Dalam  Undang-Undang No 20 tahun 2003 menyebutkan:

a.    Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

b.   Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

3.   Pendidikan Menengah

           Pendidikan menengah yaitu pendidikan yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

           Adapun Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan:

a.    Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

b.   Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

c.    Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah Menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

4.  Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, provesi, dan/atau vokasi.

  1. Standar pendidikan nasional

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 3, standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasioanal yang bermutu.

Dalam Undang –Undang  No 20 tahun 2003 pasal 4, standar nasioanal pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Lingkup Standart Nasional pendidikan terdiri dari beberapa yaitu:

  1. Standar kompetensi lulusan adalah kialitas kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
  4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, seta pendidikan dalam jabatan.
  5. Standar sarana dan prasarana adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan criteria minimal tentang ruang belaja, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,  dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efesiensi dan evektivitas penyelenggaraan pendidikan.
  7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu stahun.
  8. Standar penlaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belahjar peserta didik.
About these ads

2011/05/05 - Posted by | pendidikan

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: